Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Kekuatan Gaib Kepada Orang Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana = Legal Analysis of the Criminal Act of Offering Supernatural Powers to Others Based on Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code.

JESSICA DENA DETHAN (B011211263). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Kekuatan Gaib Kepada Orang Lain Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibimbing oleh Haeranah sebagai pembimbing. Latar Belakang: Tindak pidana yang melibatkan penawaran kekuatan gaib dalam praktiknya di Indonesia telah berkembang dari kepercayaan dan praktik masyarakat sekitar. Hal tersebut sering kali digunakan sebagai modus untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara memanipulasi kepercayaan masyarakat, sehingga dalam beberapa kasus masyarakat kerap kali mengalami kerugian materiil maupun immateril. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai ketentuan Pasal 252 KUHP terhadap tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan isu penelitian, serta bahan non hukum berupa buku atau jurnal non hukum yang relevan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar hukum yang tegas untuk mengatur dan mengkriminalisasi praktik penawaran kekuatan gaib yang bertujuan mencelakai atau menipu. Pasal ini diklasifikasikan sebagai delik formil, yang fokusnya adalah pada tindakan menawarkan, tanpa mempersyaratkan pembuktian akibat dari tindakan tersebut. Sehingga, ketentuan pasal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat; (2) Adapun beberapa pasal yang dapat diterapkan dalam mendukung Pasal 252 KUHP dalam ketentuan KUHP Lama, seperti Pasal 378, Pasal 368, Pasal 351, dan beberapa ketentuan Pasal lainnya yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penawaran kekuatan gaib. Kesimpulan: Adanya pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih khusus mengatur tindak pidana penawaran kekuatan gaib yang melibatkan kepercayaan masyarakat dalam praktiknya. Sehingga, pengaturan ini dapat memberikan kepastian hukum kepada para aparat penegak hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait pembuktian niat dan hubungan kausalitas dalam perbuatan gaib tersebut.