ANALISIS YURIDIS TERHADAPTINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR ILEGAL TANPA PEMBERITAHUAN PABEAN DAN DOKUMEN YANG SAH (Studi Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl) = LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF TRANSPORTING ILLEGAL EXPORT GOODS WITHOUT CUSTOMS NOTIFICATION AND VALID DOCUMENTS (Study of Decision Number 225/Pid.B/2023/PN.Rhl)

MUHAMMAD MAULANA GHAZALI RASAL (B011211134) dengan Judul ‘‘Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Barang Ekspor Ilegal Tanpa Pemberitahuan Pabean dan Dokumen Yang Sah (Studi Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl)”. Dibimbing Nur Azisa. Latar Belakang: Kegiatan ekspor dan impor diatur dalam Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dan diawasi langsung oleh Lembaga Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana terhadap pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl. Metode: Penelitian ini menerapkan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aprroach) dan pendekatan kasus (Case Approach), Sumber Hukum Primer berasal dari Perundang-undangan dan Sumber Hukum Sekunder berasal dari Buku maupun jurnal penelitian hukum. Hasil: penelitian dalam skripsi ini (1) kualifikasi tindak pidana pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah termasuk delik formil, hanya diatur dalam pasal 9A ayat 1, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl masih kurang sempurna karena terdapat perbuatan terdakwa yang dalam hal ini turut serta sesuai dengan Pasal 55 KUHP yang memiliki unsur turut serta (medeplegger) dalam kegiatan yang dilarang oleh negara yaitu penebangan pohon secara ilegal sebagai barang ekspor yang di jual beli dan terdakwa sebagai penghubung transaksi kegiatan ekspor ilegal yaitu penyedia jasa. Dan tidak dimasukkan ke formulasi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kesimpulan: Terdakwa terbukti secara sah melakukan kegiatan ekspor ilegal sesuai Pasal 102A Junto 9A ayat 1 dan Pasal 55 KUHP (medeplegger) turut serta memperlancar kegiatan penebangan pohon secara ilegal, terdakwa sebagai penyedia jasa kapal untuk di jual beli hasil penebangan pohon ilegal. Namun Jaksa Penuntut Umum tidak mencermati lebih baik dan tidak dimasukkan dalam formulasi dakwaan sehingga mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.