Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memaksa Anak Bersetubuh Dan Menyuruh Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN.BKN) = Juridicial Review of Criminal Acts by Forcing Children to Have Sex and Ordering an Abortions (Study of Case Decision Number 561/Pid.Sus/2023/PN.Bkn)

Latar Belakang: Penelitian ini berfokus pada tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi, yang memiliki dampak serius pada korban serta tantangan dalam implementasi hukum perlindungan anak. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindakan memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN.Bkn. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer yaitu Undang-Undang dan aturan lainnya, serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif. Hasil: 1) Tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi dikualifikasikan dalam tindak pidana materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 346 hingga Pasal 349, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 473 dan Pasal 463 hingga Pasal 465, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76D, Pasal 81, Pasal 45A dan Pasal 77A, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada Pasal 81, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 60, dan Pasal 427 hingga Pasal 429. 2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN.Bkn kurang tepat, karena dalam penuntutan tidak diterapkannya Pasal 65 KUHP, dalam pertimbangan Majelis Hakim pun juga tidak disebutkan secara eksplisit mengenai keterkaitan satu tindak pidana dengan tindak pidana lain. Maka dari itu, penjatuhan pidana terdakwa tergolong jauh dari ancaman pidana maksimumnya. Kesimpulan: Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN.Bkn perlu penegakan hukum yang lebih efektif dan kesadaran masyarakat akan perlindungan anak untuk mencegah kejahatan di masa depan.