analisis pengakuan hak masyarakat Hukum adat dalam penguasaan tanah di ibukota nusantara = analysis of the recognition of the rights of indigenous peoples in land tenure in the capital city of the archipelago

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami konsep dasar mengenai hak masyarakat hukum adat, penguasaan tanah, dan penerapannya di Ibu Kota Nusantara, menganalisis peraturan dan kebijakan yang mengatur pengakuan hak masyarakat hukum adat terkait penguasaan tanah di IKN, menyusun contoh kasus atau studi lapangan mengenai pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam praktek penguasaan tanah di IKN, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan tanah, termasuk kebijakan pemerintah, hukum adat, dan dinamika sosial.mengembangkan rekomendasi terkait bagaimana meningkatkan pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan tanah di Ibu Kota Nusantara berdasarkan analisis yang ada. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan field research. Lokasi penelitian pada Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat Aliansi Masyarakat hukum adat Nusantara (Rumah AMAN) Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Adapun Sumber Data dalam penelitian ini adalah Sumber Data Primer dan Sumber data Sekunder. Berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara berkaitan dengan hak atas tanah diantaranya : Melakukan inventarisasi,deleniasi dan pemetaan wilayah adat yaitu pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan pihak terkait, yang bertujuan untuk memastikan hak ulayat masyarakat adat terlindungi dan keberadaan masyarakat hukum adat dihormati serta dilibatkan dalam pembangunan melakukan konsultasi dan partisipasi publik dimana dalam proses pembangunan IKN mencakup konsultasi dengan masyarakat adat dan pengakuan hak mereka melalui dialog kemudian rehabilitasi.(2) Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyrakat hukum adat di wilayah IKN adalah Pemerintah bersama dengan lembaga adat dan organisasi masyarakat sipil melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif untuk memberikan kejelasan terhadap hak ulayat.