Puspitasari, Della (2025) PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL = TRANSFER OF BUILDING RIGHTS ON LAND THROUGH A SALE AND PURCHASE AGREEMENT AT THE NATIONAL LAND AGENCY. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/49357/1.hassmallThumbnailVersion/B022202020-BIbq5xZ67pmYCrGu-20250122044110.jpg)

B022202020-BIbq5xZ67pmYCrGu-20250122044110.jpg
Download (96kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022202020-1-2.pdf
Download (353kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B022202020-dp.pdf
Download (56kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B022202020-full.pdf
Restricted to Repository staff only until 16 January 2027.
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
DELLA PUSPITASARI (B022202020). Peralihan Hak Guna Bangunan Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Badan Pertanahan Nasional. (dibimbing oleh Farida Patittingi dan Kahar Lahae) Penelitian bertujuan untuk (1) menganalisa syarat penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan yang diperoleh melalui perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan ketentuan Badan Pertanahan Nasional dan (2) menganalisa tanggung jawab developer terhadap proses pendaftaran peralihan hak atas hak guna bangunan yang diperoleh melalui perjanjian pengikatan jual beli perumahan atas jual beli yang sertipikatnya masih atas nama developer. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif berupa penelitian hukum yang dilakukan untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Sumber bahan hukum diperoleh melalui sumber bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini selanjutnya di analisis secara kualitatif, dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut (1) Syarat penerbitan sertipikat sesuai dengan kondisi kasus yang diteliti pada dasarnya telah diatur dalam PP Pendaftaran Tanah bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. (2) Developer dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena telah melanggar hak orang lain, hal tersebut sejalan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hak Guna Bangunan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 12 Sep 2025 01:29 |
Last Modified: | 12 Sep 2025 01:29 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/49357 |