Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi di Makassar = Legal Protection Of Commodity Futures Trading Customers In Makassar

ABSTRAK MUHAMMAD RHAMDANAN RAKHMAN (B022202017), Dengan Judul “Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Komoditi” (dibimbing Oleh Padma D Liman) Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis perlindungan hukum berkaitan dengan ganti rugi terhadap nasabah perdagangan berjangka komoditi. (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT.Solid Gold Berjangka terhadap nasabah yang mengalami kerugian ? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Pendekatan Kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum.Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaaan berjangka komoditi yang mengalami kerugian, beserta pertanggungjawaban PT.Solid Gold Berjangka terhadap nasabah yang mengalami kerugian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi berdasarkan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi . Tanggungjawab hukum Wakil Pialang Berjangka terhadap pihak ketiga dalam pemasaran produk perdagangan berjangka komoditi bukan merupakan tanggung jawab pribadi, melainkan menjadi tanggungjawab perusahaan pialang berjangka (Perseroan). Perusahaan pialang berjangka memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa wakil pialang berjangka mematuhi seluruh aturan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh wakil pialang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.