Antika, Siti Windy (2025) Redistribusi tanah yang berasal dari hasil penengendalian tanah terlantar = REDISTRIBUTION OF LAND FROM THE RESULTS OF CONTROL OF ABANDONED LAND. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/49353/1.hassmallThumbnailVersion/B022202011-XNtkwHK4q8ZDjGyv-20250121092346.jpg)

B022202011-XNtkwHK4q8ZDjGyv-20250121092346.jpg
Download (362kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022202011-1-2.pdf
Download (548kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B022202011-dp.pdf
Download (276kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B022202011-full.pdf
Restricted to Repository staff only until 17 January 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
SITI WINDY ANTIKA (B022202011), dengan judul “REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI HASIL PENGENDALIAN TANAH TERLANTAR” Di bawah bimbingan Dr. Muhammad Ilham Arisputra, SH.,M.Kn Redistribusi tanah terlantar merupakan bagian penting dari reforma agraria di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Penelitian ini menganalisis aspek kepastian hukum dan manfaat hukum dalam redistribusi tanah terlantar, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi landasan hukum yang menjamin proses redistribusi tanah terlantar, termasuk peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Tanah dalam menetapkan, mengelola, dan mendistribusikan tanah tersebut penelitian ini mengkaji peraturan terkait, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan diperkuat oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan redistribusi menghadapi berbagai hambatan, termasuk konflik kepemilikan, kurangnya data yang akurat, dan keterbatasan pemahaman masyarakat. Diperlukan peningkatan sosialisasi, dukungan hukum, dan pendampingan agar redistribusi tanah terlantar dapat mencapai manfaat sosial-ekonomi yang optimal.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | kemanfaatan hukum, kepastian hukum, redistribusi tanah reforma agraria, tanah terlantar. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 12 Sep 2025 00:54 |
Last Modified: | 12 Sep 2025 00:54 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/49353 |