reformulasi pengaturan tanggung jawab notaris dalam persekutuan perdata = reformulation of regulations on notary responsibility in civil partnerships

FERA FEBRIANI MAHMUD (B022202002). Dengan Judul “REFORMULASI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA” (dibimbing Oleh Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.) Penelitian Ini bertujuan Untuk (1) Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris (2) Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan dalam menjalankan Persekutuan Perdata Notaris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif, berupa penelitian hukum normatif yang didukung dan di lengkapi dengan data melalui studi kepustakaan maupun sumber-sumber yang kredibel dari berbagai media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Notaris diperbolehkan menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata, tetapi Notaris tetap harus menjaga kemandiriannya dan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri terhadap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab yang diembankan kepada Notaris merupakan tanggung jawab yang dibebankan secara pribadi, sehingga Notaris satu dan yang lainnya tidak dapat membebankan tanggung jawabnya kepada Notaris teman sekutunya. Adapun tanggung jawab Notaris yakni tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara administrasi. (2) Penting untuk memberikan kepastian hukum kepada para Notaris yang ingin menjalankan tugas dalam bentuk persekutuan perdata. Kepastian ini tidak hanya terkait bentuk persekutuan itu sendiri, tetapi juga mencakup aspek seperti struktur organisasi, tanggung jawab hukum, kewenangan anggota, dan tata cara pembubaran.Regulasi yang jelas dan seragam sangat diperlukan untuk mencegah interpretasi berbeda dan konflik yang dapat merugikan Notaris maupun klien. Dengan aturan yang tegas, Notaris dapat fokus menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris tanpa khawatir risiko hukum akibat kekosongan pengaturan.Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang mencakup persyaratan pembentukan, hak dan kewajiban anggota, serta perlindungan hukum bagi Notaris dalam persekutuan tersebut. Kerja sama antara pemerintah dan asosiasi profesi sangat penting untuk mewujudkan hal ini.