Arief, Shania Arindah Putri (2024) PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN IMPOR BAWANG PUTIH OLEH OMBUDSMAN RI = SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF SERVICES FOR THE ISSUANCE OF GARLIC IMPORT APPROVAL LETTER BY THE RI OMBUDSMAN. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/49340/1.hassmallThumbnailVersion/B021201092-KPczr7Xd0DxAp5hu-20250203163737.jpeg)

B021201092-KPczr7Xd0DxAp5hu-20250203163737.jpeg
Download (256kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201092-1-2.pdf
Download (300kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201092-dp.pdf
Download (86kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201092-full.pdf
Restricted to Repository staff only until 23 December 2026.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
SHANIA ARINDAH PUTRI ARIEF (B021201092), dengan judul “Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Impor Bawang Putih Oleh Ombudsman RI”. Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Abdul Razak S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Impor Bawang Putih Oleh Ombudsman RI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data primer dan data sekunder, lokasi di kantor Ombudsman RI, serta data dianalisis secara kualitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (i) dari berbagai laporan dan kendala dari tahun 2023 hingga tahun 2024, Ombudsman RI memberikan Tindakan Korektif dari hasil pemeriksaannya ada 2 yakni yang pertama penerbitan sesuai kuota yang diatur dalam prognosa Impor Bawang Putih sebagaimana ditetapkan pada Rakortas untuk tahun 2024, Kedua Ombudsman mendorong adanya diskresi dari Kementerian perdagangan agar Surat Persetujuan Impor bawang Putih atau Importasi Bawang Putih ini berjalan secara lazim (ii) faktor penghambat pengawasan penerbitan surat persetujuan Impor di tahun 2023 permasalahannya ialah RIPH melebihi rekomendasi produk holtikultura komoditas Bawang Putih melebihi dari prognosa (Rencana kebutuhan impor yang ditetapkan oleh Rapat Koordinasi terbatas yang dipimpin oleh kementerian bidang perekonomian) sedangkan kendala ditahun 2024 yang terjadi masih dari RIPH yang masih tersendat dan masih sedikit yang diterbitkan oleh kementerian pertanian. Sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman menilai bahwa perlu adanya perbaikan pelayanan publik dalam pelayanan surat persetujuan impor.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci :Impor, Pengawasan, Ombudsman RI, SPI Bawang Putih |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 11 Sep 2025 23:56 |
Last Modified: | 11 Sep 2025 23:56 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/49340 |