Urgensi Pengisian Jabatan Wakil Bupati Yang Kosong Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah = The Urgency Of Filling The Vacant Position Of Deputy Regent In The Administration Of Regional Government


Purwadi, Rohit (2024) Urgensi Pengisian Jabatan Wakil Bupati Yang Kosong Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah = The Urgency Of Filling The Vacant Position Of Deputy Regent In The Administration Of Regional Government. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B021191022-AivrGOSFTDXahtKk-20250122144846.jpg

Download (363kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B021191022-1-2.pdf

Download (717kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B021191022-dp.pdf

Download (195kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B021191022-full.pdf
Restricted to Repository staff only until 19 November 2026.

Download (3MB)

Abstract (Abstrak)

Rohit Purwadi (B021191022) urgensi pengisian jabatan wakil bupati yang kosong dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (dibimbing oleh Anshori Ilyas, selaku pembimbing utama dan Andi Syahwiah A. Sapiddin, selaku pembimbing pendamping). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengisian kembali jabatan wakil bupati yang kosong dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mengetahui prosedur hukum dalam pengisian kembali jabatan wakil bupati yang kosong. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang (statuta approach), dan pendekatan kesadaran hukum (legal awareness approach). Tenik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara (interview) kepada narasumber yang telah ditentukan di Kabupaten Konawe yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Tidak terdapat urgensi pengisian jabatan wakil bupati yang kosong dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama bupati masih sanggup menjalankan tugasnya sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukanlah ketentuan untuk mewajibkan dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil bupati yang kosong melainkan syarat yang harus dipenuhi dalam pengisian kembali jabatan tersebut. (2) Prosedur pengisian jabatan wakil bupati diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2018, dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terdiri dari beberapa tahapan yaitu proses pengusulan, pemilihan, pengesahan, dan pelantikan. Mekanisme pengusulan dan pemilihan yang diatur dalam tata tertib DPRD masing-masing daerah dapat menimbulkan perbedaan mekanisme di setiap daerah dan dapat memungkinkan tidak diaturnya mekanisme tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Pengisian Jabatan, Wakil Bupati, Pemerintahan Daerah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara
Depositing User: Unnamed user with username pkl2
Date Deposited: 11 Sep 2025 05:17
Last Modified: 11 Sep 2025 05:17
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/49327

Actions (login required)

View Item
View Item