Harmonisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai Jeneberang = Harmonization of Water Resources Management and Spatial Planning of the Jeneberang Watershed

PRIYA TANDIRERUNG PASAPAN, Harmonisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai Jeneberang (dibimbing oleh Andi Muhammad Yunus Wahid, Abrar Saleng, dan Sri Susyanti Nur) Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas: 1. Esensi pengelolaan sumber daya air kawasan gunung bawakaraeng sebagai hulu wilayah Sungai Jeneberang, 2. Integrasi pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang dalam menjaga kelestarian kawasan sumber daya air. 3. Konsep penataan ruang berbasis ekosistem sebagai langkah ideal penataan ruang kawasan sumber daya air. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi peraturan Undang-Undang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Penataan Ruang secara faktual dalam penataan ruang kawasan sumber daya air Wilayah Sungai Jeneberang, pengkajian bertujuan untuk memastikan apakah penerapannya telah berkesuaian dengan tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pergeseran pemanfaatan lahan berupa perambahan dan konversi lahan yang berlebihan di kawasan Gunung Bawakaraeng sebagai hulu Wilayah Sungai Jeneberang menyebabkan perubahan signifikan pada beberapa Daerah Aliran Sungai hingga ke hilir. (2) Belum tercapainya integrasi pola pengelolaan sumber daya air dalam rencana tata ruang dikarenakan perbedaan muatan dari Undang–Undang yang menjadi acuan masing-masing bidang baik sumber daya air maupun tata ruang; kurang efektifnya dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait mengenai muatan dari pola pengelolaan sumber daya air yang wajib masuk dalam rencana tata ruang. (3). Konsep pengelolaan sumber daya air berbasis ekosistem menawarkan pendekatan terpadu yang efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keberlanjutan sumber daya air, tetapi juga pada perlindungan hak rakyat atas air.