KEDUDUKAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TIDAK DISEBUTKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 = THE POSITION OF DEPUTY REGIONAL HEAD WHICH IS NOT MENTIONED IN THE 1945 CONSTITUTION

MUH. ADRIANSYAH RAMADHAN (B012222085) dengan judul “Kedudukan Wakil Kepala Daerah Yang Tidak Disebutkan Dalam Undang- Undang Dasar 1945”. Di bawah bimbingan Marthen Arie dan Achmad Ruslan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang kedudukan wakil kepala daerah yang tidak disebutkan dalam undang- undang dasar 1945 dan pengaturan jabatan wakil kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang objek kajiannya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Teknik penelitian Pustaka (library research), dengan menggunakan analisis bahan hukum deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan Wakil Kepala Daerah tidak diatur melalui UUD 1945, oleh karenanya jabatan a quo tidak memiliki tumpuan konstitusional. Wakil Kepala Daerah hanya melaksanakan tugas perbantuan kepada Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, sehingga hal tersebut yang membatasi ruang gerak dari Wakil Kepala Daerah untuk memberikan sumbangsih kerja nyata bagi daerah. Oleh karenanya, Wakil Kepala Daerah tidak terlalu nampak dalam menjalankan pemerintahan daerah. (2) Keberadaan Wakil Kepala Daerah dalam strutur pimpinan daerah, tidak berpengaruh signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga terhadap model pemilihan yang menggunakan sistem paket (calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah) harus dievaluasi, karena terdapat dinamika yang dapat berujung pada kerugian konstitusional bagi Wakil Kepala Daerah.