REFORMULASI PENGATURAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERKEADILAN = REFORMULATION OF FAIR PROCUREMENT REGULATIONS FOR STATE CIVIL APPARATUS

FARADILLAH PARATAMA, B013191057. Reformulasi Pengaturan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Yang Berkeadilan dibimbing oleh Anshori Ilyas, Syamsul Bachri, dan Zulkifli Aspan Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan 1) hakikat pengaturan pengadaan ASN yang berkeadilan, 2) pengaturan pengadaan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 3) pengaturan ideal pengadaan ASN yang berkeadilan bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dan Pendekatan perbandingan (comparative approach), Analisis penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengangkat fakta, variabel, dan fenomena yang ada, serta menyajikannya secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan konsep keadilan distributif Aristoteles dalam pengaturan pengadaan ASN menekankan bahwa distribusi formasi dan penempatan pegawai tidak dapat sekadar didasarkan pada prinsip kesetaraan numerik atau pendekatan seragam. Sebaliknya, penetapan formasi harus proporsional, mempertimbangkan perbedaan potensi, beban kerja, tantangan geografis, serta kebutuhan spesifik di tiap daerah. Dengan demikian, keadilan distributif Aristoteles memberikan dasar filosofis yang relevan bagi kebijakan pengadaan ASN yang berorientasi pada pemerataan, efisiensi, dan pemenuhan tuntutan lokal secara proporsional, sekaligus meningkatkan legitimasi moral dan efektivitas birokrasi dalam melayani kepentingan publik. 2.) Pengaturan pengadaan ASN saat ini bersifat sentralistik dan minim fleksibilitas, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik di tingkat daerah. Meskipun prinsip meritokrasi diterapkan, keterbatasan kewenangan daerah dalam penentuan formasi dan tiadanya mekanisme asimetris yang memadai mengakibatkan kesenjangan antara standar nasional dan realitas lokal. 3) Konsep ideal dalam pengaturan pengadaan ASN yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem terpadu (integrated system) yang ditopang oleh pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.