PRINSIP KEPATUTAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DIRANCANG OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM = PRINCIPLES OF PROPERTY OF DEBT ACKNOWLEDGEMENT LETTER DESIGNED BY SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES

ABSTRAK ROMARIO L. ARIK (B022222050). PRINSIP KEPATUTAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DIRANCANG OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM. Dibimbing oleh Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian Surat Pengakuan Utang yang dipersamakan sebagai surat perjanjian utang piutang oleh para pihak dan untuk menganalisis kedudukan harta debitor terhadap salah satu klausul baku yang tercantum pada surat pengakuan utang tersebut. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang didapatkan dari beberapa ketentuan perundang-undangan, bahan sekunder yang merupakan publikasi tentang hukum dan bahan non hukum sebagai bahan pelengkap berupa wawancara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Surat Pengakuan Utang tidak sama dengan Perjanjian Utang Piutang. Surat Pengakuan Utang hanya berisikan pernyataan sepihak dari debitor yang mengakui telah menerima pinjaman dari kreditor, sedangkan Perjanjian Utang Piutang berisikan kesepakatan kreditor dan debitor terhadap jumlah pinjaman yang dimohonkan oleh debitor, serta berisikan ketentuan mengenai objek jaminan sebagai bentuk pelunasan utang. Surat Pengakuan Utang di bawah tangan yang dipersamakan sebagai perjanjian utang piutang, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menyimpang dari prinsip kepatutan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan atau penafsiran surat pengakuan utang. (2) Klausul baku yang tercantum pada Surat Pengakuan Utang di bawah tangan tersebut berisikan mengenai ketentuan-ketentuan sepihak oleh kreditor dan bersifat subjektif. Hal tersebut merupakan tindakan sepihak yang tidak berdasarkan bukti objektif, sehingga melanggar prinsip kepatutan dalam suatu perjanjian. Dalam proses penyelesaian perkara, unsur pidana tidak ada kaitannya terhadap perjanjian utang piutang yang dibuat oleh para pihak sehingga klausul yang memuat unsur pidana cenderung memberatkan debitor, dan menyimpang dari prinsip keadilan dalam suatu perjanjian.

Keyword : Prinsip Kepatutan, Surat Pengakuan Utang, Perjanjian Utang Piutang.