PUTRI, ADHYSA NURAHMAWATI (2025) Analisis Hukum Pemberlakuan Aturan Tentang Tabungan Perumahan Rakyat = Legal Analysis Of The Implementation Of The Regulation On Public Housing Savings. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/49188/1.hassmallThumbnailVersion/B022222049-Cover.jpg)

B022222049-Cover.jpg
Download (174kB) | Preview
![[thumbnail of Bab1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022222049-1-2(FILEminimizer).pdf
Download (575kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B022222049-dp(FILEminimizer).pdf
Download (213kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B022222049-full(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 20 March 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Adhysa Nurahmawati Putri, (B022222049), Analisis Hukum Pemberlakuan Aturan Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Dibimbing Oleh Andi Tenri Famauri. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dua problematika hukum, yaitu kemanfaatan terhadap pekerja mandiri dan penerapan asas gotong royong terhadap keadilan bagi pekerja mandiri dalam tabungan perumahan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kota Makassar yang menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode kuesioner dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dari perspektif asas kemanfaatan, kebijakan yang memaksa seluruh pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta Tapera tidak sepenuhnya tepat. Masyarakat akan lebih senang mengikuti aturan hukum jika mereka dapat merasakan manfaatnya, termasuk dalam program Tapera. Oleh karena itu, kebijakan aturan wajib menjadi peserta Tapera perlu ditinjau ulang agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh peserta tanpa menimbulkan beban tambahan baru bagi sebagian peserta. (2) Tabungan haruslah bersifat individu, dimana setiap peserta menabung untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa adanya subsidi silang atau ketergantungan pada kontribusi peserta lain. Istilah antar peserta dalam asas kegotongroyongan seharusnya diartikan bahwa semua peserta memiliki kewajiban dan hak yang setara. Namun, penggunaan skema pembiayaan rumah hanya untuk rumah pertama dengan batas penghasilan maksimal delapan juta rupiah ini membuat sebagian peserta tidak dapat merasakan manfaat program tersebut. Hal ini terlihat dari adanya pembatasan hak akses peserta terhadap skema pembiayaan rumah pertama, penghasilan maksimal, serta perbedaan perlakuan antara peserta dengan penghasilan tetap dan tidak tetap.
Keyword : Analisis; Tapera; Pekerja Mandiri; Gotong royong.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Analysis; Tapera; Self-Employed Workers; Mutual Cooperation. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 09 Sep 2025 07:10 |
Last Modified: | 09 Sep 2025 07:10 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/49188 |