Pencantuman Klausula Yang Mengesampingkan Pasal 1266 BW Dalam Perjanjian = Inclusion Of A Clause That Overrides Article 1266 BW In An Agreement

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 BW dalam perjanjian yang menghindari proses pembatalan perjanjian melalui pengadilan berdasarkan teori keadilan dan teori kepastian hukum, serta mengevaluasi tanggung jawab notaris dalam pencantuman klausula tersebut dalam memastikan keabsahan klausula yang dicantumkan dalam akta perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta putusan-putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 BW dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan dalam perjanjian, terutama bagi pihak yang lebih lemah. Selain itu, notaris sebagai pejabat umum pembuat akta memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap klausula dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pihak sebelum menyepakati klausula yang mengesampingkan ketentuan hukum, serta adanya peningkatan pengawasan dan penyuluhan hukum oleh notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi para pihak dalam perjanjian, serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Keyword : Perjanjian; Syarat Batal; Pencantuman Klausula; Pasal 1266 BW.