PENGATURAN KEIKUTSERTAAN ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA = REGULATING THE PARTICIPATION OF RELIGIOUS COMMUNITY ORGANIZATIONS IN MINING MANAGEMENT IN INDONESIA

RESKY NURUL ISNAENI, “PENGATURAN KEIKUTSERTAAN ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA.”. Dibimbing oleh HAMZAH HALIM Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum organisasi kemasyarakat keagamaan dalam pengelolaan pertambangan, Pasal 83A dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 memberikan peluang bagi ormas keagamaan untuk memperoleh izin usaha pertambangan (2) mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberian izin pertambangan terhadap organisasi kemasyarakatan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode library research yang berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif untuk menggambarkan ketidaksejajaran regulasi serta dampaknya terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sektor pertambangan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Bahwa kedudukan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan pertambangan jauh dari tujuan keberadaannya, organisasi masyarakat seharusnya berkedudukan untuk mengadvokasi masyarakat, dan memediasi konflik termasuk dalam konteks pertambangan yang bahaya lingkungan; (2) terjadi ketidak sinkronan dan tidak harmonisnya antara undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan yang menegaskan bahwa ciri ormas bersifat nirlaba artinya ormas tidak dapat melakukan kegiatan berorentasi mencari laba dan salah satu tujuannya melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan Peraturan Pemerintah tentang teknis izin tambang ormas yang membuka ruang bagi ormas berkegiatan mencari laba dan kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Dengan ini Pemerintah perlu menyelaraskan peraturan antara Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah terkait izin tambang bagi ormas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tujuan nirlaba dan pelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas utama bagi ormas keagamaan, menghindari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan berorientasi pada laba. Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, Izin, Pertambangan, Antinomi.

Keyword : Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, Izin, Pertambangan, Antinomi.