Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Tindak Pidana Penggelapan Di Bidang Perbankan = Legal Protection For Customers Who Are Victims Of Embezzlement In The Banking Sector

Farhah Anaqah Jauharah, 2024, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Tindak Pidana Penggelapan Di Bidang Perbankan”. (Dibimbing oleh Nur Azisa dan Hijrah Adhyanti Mirzana). Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah korban tindak pidana penggelepan dibidang perbankan. 2) Untuk menganalisis kedudukan hukum dalam putusan pengadilan yang memutuskan untuk menyerahkan objek sitaan kepada bank sebagai kompensasi pengembalian dana nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui peneusuran kepustakaan. Jenis bahan terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikn penjelasan seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitanya dengan penelitian ini kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah korban tindak pidana penggelapan dibidang perbankan di atur dalam beberapa Undang-undang dan peraturan dari lembaga terkait. Seperti dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Peraturan OJK yang terkait dan Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Bank Indonesia. Namun dalam hal pengaturannya masih banyak kekurangan karena sebagian besar pasal-pasal hanya berfokus pada perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah masih sangat lemah. 2) Kedudukan hukum putusan pengadilan yang menyatakan untuk menyerahkan objek sitaan kepada bank sebagai kompensasi pengembalian dana nasabah bersifat final dan mengikat, artinya pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan bahwa Bank wajib mengembalikan dana nasabah yang telah dirugikan. Pihak Bank masih harus bertanggungjawab kepada dana korban yang hilang akibat pegaiwanya. Pihak Bank tidak bisa melepaskan tanggungjawab atas kepastian akan keamanan dana nasabah yang telah mempercayakan uangnya disimpan di Bank tersebut.