TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR = LEGAL REVIEW OF MARRIAGE REGISTRATION AND ITS IMPLEMENTATION AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE OF MAKASSAR CITY

SRI RAHAYU (B02120102). Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Implementasinya Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Dibimbing oleh Naswar sebagai pembimbing. Latar Belakang: Akta Perkawinan sangatlah penting dan dapat digunakan sebagai bukti sah hubungan pernikahan bagi pasangan non-Muslim, serta menjadi dasar untuk melakukan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan status pernikahan. Melihat pentingnya Akta Perkawinan di atas, masyarakat diharapkan dapat memberikan wewenang kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Tetapi faktanya tidak sebanding dengan tujuan aturan yang ada. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pencatatan perkawinan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan konsekuensi hukum bagi pasangan yang tidak tercatat perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian di analisis dan dijelaskan secara kualitatif deskriptif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar memiliki beberapa urgensi yaitu memberikan kepastian hukum atas status perkawinan, melindungi haka nak, mempermudah akses hak sosial seperti asuransi dan jaminan sosial, serta memperoleh identitas resmi untuk keperluan administratif. (2) Konsekuensi hukum yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak dicatatkan banyak merugikan Perempuan dan anak hasil perkawinan tidak dicatatkan tersebut, salah satunya sulit dalam pengurusan akta kelahiran anak. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa nikah di bawah tangan diakui sah secara agama di Indonesia, namun tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di Catatan Sipil sesuai UU No. 1 Tahun 1974.

Keyword : Pencatatan Perkawinan, Disdukcapil