PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE = LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF RAPE THROUGH RESTORATIVE JUSTICE.

Dewi Suyatni. B013201011. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Melalui Restorative Justice. (dibimbing oleh Musakkir, Nurfaidah Said dan Wiwie Heryani) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama dalam perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan melalui pendekatan restorative justice, yaitu: 1) Hakikat perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan; 2) Penerapan restorative justice dalam kasus perkosaan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan; 3) Perlindungan hukum bagi korban perkosaan melalui restorative justice. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yang dilaksanakan di Polresta Ternate dan Polres Halmahera Tengah. Populasi penelitian terdiri dari penyidik pada Unit PPA Polresta Ternate dan Polres Halmahera Tengah, kepala desa/tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian restorative justice, serta korban, pelaku, dan saksi yang terlibat dalam proses tersebut. Jumlah responden terdiri dari tiga penyidik, satu kepala desa, ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maluku Utara, pelaku dan keluarganya, serta korban dan keluarganya. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, terdiri dari data primer dan sekunder, yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan sangat penting untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara efektif, dengan penekanan pada peraturan pelaksana undang-undang yang mendukung penerapan hukum yang berkeadilan dalam kasus perkosaan; 2) Penerapan restorative justice pada tahapan penyelidikan dan penyidikan memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan penderitaannya, serta memungkinkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara lebih humanis; 3) Konsep ideal perlindungan hukum melalui restorative justice mencakup dua elemen utama, yaitu restitusi (ganti rugi oleh pelaku) dan kompensasi (ganti rugi oleh negara kepada korban). Penerapan model restorative justice yang ideal seharusnya dilakukan secara komprehensif pada seluruh tahapan proses hukum, sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan dukungan sosial yang lebih baik, guna memperkuat implementasi restorative justice, serta perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan perlindungan korban, khususnya perempuan korban perkosaan, dalam sistem peradilan pidana.

Keyword : Perlindungan hukum, perempuan korban perkosaan, restorative justice, keadilan, restitusi, kompensasi, penyelidikan, penyidikan.