KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM DELIK TERHADAPIDEOLOGI NEGARA = CRIMINAL LAW POLICY IN OFFENSES AGAINST STATE IDEOLOGY

Andi Intan Annisa Octaviany P. Makhfi (B012222077) dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Delik Terhadap Ideologi Negara di bawah bimbingan H.M. Said Karim dan Syamsuddin Muchtar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Pasal 188 dan Pasal 189 terkait delik terhadap ideologi negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai delik ideologi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar tidak melanggar hak-hak individu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Terdapat kekaburan norma terhadap rumusan Pasal 188 dan Pasal 189 KUHP Baru mengenai larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme sehingga masih dibutuhkan penafsiran baik melalui penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis dan penafsiran historis. Pada prinsipnya tindak pidana terhadap idelologi negara adalah perbuatan yang terlarang, namun dalam ruang lingkup akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, muatan materi yang berkaitan dengan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme dapat dilakukan secara terbatas sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dan jaminan hak asasi manusia, dan 2) Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap ideologi negara dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan penegakan hukum melalui upaya represif, sementara itu upaya non penal dapat dilakukan dengan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

Keyword : Kebijakan, Hukum Pidana, Ideologi.