Implementasi Peraturan Bupati Rencana Detail Tata Ruang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidrap = Implementation of the Regent's Regulation on Detailed Spatial Planning in the Management of Green Open Space in the Urban Area of ​​Pangkajene, Sidrap Regency

Muhammad Armin Anugrah, Nomor Induk Mahasiswa E051211007, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: “Implementasi Peraturan Bupati Rencana Detail Tata Ruang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidrap”, dibawah bimbingan Dr. A. Lukman Irwan S. IP. M. Si Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Rencana Detail Tata Ruang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidrap melalui proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Bupati No 11 Tahun 2021 rencana detail tata ruang tentang wilayah perkotaan pangkajene. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan Pangkajene telah sesuai dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN dalam hal penyusunan. Anggaran yang signifikan dialokasikan setiap tahun untuk revitalisasi estetika RTH. Namun, inkonsistensi data antara rencana dan kondisi lapangan khususnya terkait tumpang tindih lahan dengan sertifikat hak milik (SHM), hak pakai, dan hak guna bangunan (HGB) secara signifikan mengurangi luasan RTH yang tersedia. Peraturan Bupati No 11 Tahun 2021 dan peraturan zonasi telah memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman pengelolaan RTH. Mekanisme pengendalian dan perizinan juga telah diterapkan. Akan tetapi, mekanisme sanksi belum dapat diterapkan sepenuhnya karena status kepemilikan lahan dan keterbatasan anggaran pembebasan lahan. Koordinasi lintas sektor mendukung pengelolaan RTH. Namun, kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta keterbatasan anggaran pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam implementasi RTH di Wilayah Perkotaan Pangkajene.