Model Participatory Governance dalam Pemanfaatan Ruang Laut di Provinsi Kalimantan Utara = Participatory Governance Model In Marine Space Utilization In North Kalimantan Province

Participatory governance merupakan hal yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pembangunan. Pada pemanfaatan ruang laut membutuhkan konsep participatory governance untuk memastikan kepentingan publik dapat terakomodir dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis participatory governance dalam pemanfaatan ruang laut dan melahirkan model berbasis teori dan kondisi eksisting pemanfaatan ruang laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan agar dapat menjelaskan fenomena sesuai dengan kondisi faktual dilapangan. Informan penelitian meliputi berbagai organisasi pemerintah dan masyarakat pesisir. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam, sumber data sekunder dari berbagai dokumen pendukung. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Analisis data meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen proses deliberasi terwujud dalam pengambilan keputusan berbasis musyawarah. Akan tetapi prosesnya belum maksimal. Elemen aksi menunjukkan bahwa kebijakan yang telah disepakati melalui deliberasi dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Temuan lain menunjukkan pelaksanaannya telah berjalan dengan cukup baik, akan banyak tantangan. Elemen Pemusatan Koordinasi dan Kekuasaan menunjukkan bahwa dengan adanya Tim Terpadu, koordinasi terpusat telah menunjukkan hasil yang baik dalam menyelaraskan kepentingan berbagai pihak. Elemen Sekolah Demokrasi menunjukkan terdapat pendekatan sosialisasi, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir Elemen dampak menunjukkan bahwa pendekatan ini menghasilkan dampak positif, seperti peningkatan legalitas usaha, pengurangan konflik kepentingan, dan penyediaan sarana yang tepat sasaran. Novelty penelitian ini adalah model participatory governance dalam pemanfaatan ruang laut di Kalimantan Utara, dimana kapasitas adaptif menjadi komponen penting untuk melengkapi pendekatan participatory governance dalam pemanfaatan ruang laut di Provinsi Kalimantan Utara.