TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA = "Legal Review of Dismissal of Village Officials by the Village Chief"

MUHAMMAD FARID RAMADAN (B021191078) dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa”.(Di bawah bimbingan Dr.Zulkifli Aspan, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan
Ahsan Yunus, S.H.,M.H. Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan terhadap pemberhentian perangkat desa dan untuk memahami bagaimana akibat hukum dari pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa.
Penelitian Ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yuridis dengan pendekatan socio-legal, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer
yakni hasil wawancara di lokasi penelitian dan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian yang dilakukan di Desa Watunohu, Dusun
2 Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kepala Desa Watunohu dalam melakukan pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 JO. Permendagri 67 Tahun 2017 dan tidak memahami isi Permendagri tersebut, Sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tindakan pemberhentian perangkat Desa secara sepihak oleh Kepala Desa Watunohu tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur menjadikan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merupakan tindakan yang melampaui wewenangnya.