ANALISIS PERMASALAHAN PENGHAPUSAN ASET TETAP / BARANG MILIK DAERAH (KIB B & KIB C) DALAM OPTIMALISASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA = ANALYSIS OF THE PROBLEM OF ELIMINATION OF FIXED ASSETS / REGIONAL PROPERTY (KIB B & KIB C) IN OPTIMIZING FINANCIAL REPORTING DKI JAKARTA PROVINCIAL GOVERNMENT

LAREN VERINA. Analisis Permasalahan Penghapusan Aset Tetap / Barang Milik Daerah (KIB B dan KIB C) Dalam Optimalisasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Jusni, SE, M,Si ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan penghapusan aset tetap (KIB B dan KIB C) di Provinsi DKI Jakarta yaitu 1. Apa saja kendala pelaksanaan penghapusan aset tetap (KIB B dan KIB C) di Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan 2. Bagaimana efektivitas atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan penghapusan aset tetap / barang milik daerah (KIB B dan KIB C) dalam optimalisasi pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakaan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan observasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan penghapusan aset tetap KIB B dan KIB C di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan penghapusan aset KIB B dan KIB C di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan efektivitas atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan penghapusan aset tetap / barang milik daerah KIB B dan KIB C dalam optimalisasi pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD) membantu memberikan pengarahan dan memfasilitasi pengelolaan aset bagi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Faktor pendukung antara lain aturan – aturan tentang pengelolaan barang milik daerah, sistem untuk penghapusan aset tetap, tim, fungsi dan koordinasi yang baik antara Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Faktor penghambat antara lain kurangnya dokumen pendukung aset tetap, kurangnya petugas atau sumber daya manusia, kurangnya pemahaman petugas aset dalam penggunaan sistem dan alur penghapusan aset yang cukup panjang, dan juga pembagian tugas dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Keyword : Pengelolaan Aset Tetap, Penghapusan Aset Tetap KIB B dan KIB C, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta