PENGAWASAN TERHADAP IZIN DESA WISATA DAN AKIBAT HUKUMNYA = Supervision Of Tourist Village Permits and Legal Consequences

ABSTRAK

EGGY QURRATUL AINI (B021201041) dengan Judul “Pengawasan Terhadap Izin Desa Wisata dan Akibat Hukumnya”. (Di bawah bimbingan Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing I dan Ariani Arifin, S.H., M.H. Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pengawasan terhadap pengelolaan izin desa wisata berbasis risiko yang di terbit kemudian dijadikan dasar untuk kegiatan pertambangan galian C dan untuk memahami akibat hukum penerbitan izin jika menyalahi aturan dan melakukan kegiatan diluar izin yang diterbitkan untuk pelaku usaha.
Peneltian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yuridis dengan pendekatan socio-legal, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dan data sekunder yakni data kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep dan Desa Biring ere, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pertama, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait yang berwenang untuk mengawasi kegiatan usaha pariwisata yaitu Dinas Pariwisata sebagai induk pembinaan, DPMPTSP sebagai instansi yang menerbitkan izin dan juga Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memberikan rekomendasi lingkungan. Beberapa instansi yang berwenang belum melaksanakan pengawasan dengan optimal dengan adanya kegiatan pengerukan pasir di sungai yang dalam kawasan destinasi wisata batu payung yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Kedua, akibat hukum terjadinya kegiatan pengerukan ilegal dalam kawasan destinasi wisata menyebabkan destinasi wisata tersebut mendapatkan surat penyampaian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep, dan mendapatkan surat teguran untuk memberhentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan beserta proses penegakan hukum yang telah dilakukan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Pangkep Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj yang diberikan efek jera kepada pelaku kegiatan pertambangan. Kemudian untuk dampak yang diberikan kepada destinasi wisatanya yaitu membuat destinasi wisata batu payung sepi pengunjung.