TINJAUAN YURIDIS ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PERUBAHAN MUATAN FIKTIF POSITIF DALAM UNDANG UNDANG CIPTA KERJA = Judicial Review General Principle Of Good Government Regarding Changes In Positive Fictitious Content In Law On Job Creation

P. BAGAS PUTRA PRAMADANI (B021191052). Tinjauan Yuridis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Perubahan Muatan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dibimbing oleh Syamsul Bachri selaku Pembimbing Utama dan Anshori Ilyas selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur permohonan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja terkait kesesuaiannya dengan Asas Pelayanan Yang Baik dan Asas Kepastian Hukum yang termuat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan & Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), bahan hukum sekunder, (buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya), dan bahan hukum tersier, (buku, jurnal dari disiplin ilmu non-hukum). Keseluruhan bahan dianalisis secara preskriptif ke dalam bentuk kalimat, dengan melakukan analisis secara sistematis terhadap unsur-unsur asas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terjadi ketidaksesuaian antara Asas Pelayanan Yang Baik pada norma Pasal 10 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan muatan Fiktif Positif pada norma Pasal 175 Bagian (6) ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal tersebut beranjak dengan ketidakhadiran peraturan presiden yang diamanatkan dan (2) penghilangan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam muatan norma UU Cipta Kerja memiliki ketidaksesuaian dengan Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) yang mensyaratkan Perlindungan Hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan.