PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DENGAN MENGGUNAKAN BPKB YANG BELUM BALIK NAMA=LEGAL CERTAINTY ON FIDUCIARY GUARANTEE USING VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENTS THAT HAS NOT BEEN TRANSFERRED NAME

ANDI ANNISA ZARAH AULIA ROSADY (B011201365), dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DENGAN MENGGUNAKAN BPKB YANG BELUM BALIK NAMA” di bawah bimbingan Marwah dan Fadilla Jamila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia dengan menggunakan Surat-surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama orang lain dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wanprestasi dengan jaminan tersebut pada Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN MKS telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan pandangan beberapa narasumber yang nantinya akan dianalisis secara menyeluruh dan dijelaskan dari perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Jaminan Fidusia terhadap BPKB atas nama orang lain atau belum dipindahtangankan menimbulkan risiko yang kompleks dimana objek jaminan tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak lain. Untuk keperluan pengikatan jaminan fidusia kendaraan bermotor, kreditur harus meminta STNK dan/atau kuitansi pembelian. Undang-Undang Jaminan Fidusia melindungi hak-hak para pihak yang berkepentingan, dengan adanya sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila terjadi wanprestasi, penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan, namun apabila debitur tidak mau menyerahkan benda jaminan secara sukarela, maka kreditur dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN MKS sudah sesuai. Objek perkara adalah milik Tergugat Konvensi I yang telah dijaminkan kepada PT WOM Finance sebagai Tergugat Konvensi II. Oleh karena itu demi hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi