Peran Inspektorat Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng = The Role of the Regional Inspectorate in Guiding and Supervising the Management of Village Funds in Soppeng Regency

AHMAD FAJRI, Nomor Induk Mahasiswa E051191046, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “Peran Inspektorat Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng”, di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr.Hj. Rabina Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr.H. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini mengkaji peran Inspektorat Daerah dalam Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal terhadap penggunaan dana desa menjadi agenda penting untuk dilakukan, agar penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dapat dihindari. Peran Inspektorat Daerah dalam mengawasi dan membina pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran dan akuntabel.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis atau peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami apakah Peran Inspektorat daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng. berdasarkan Peraturan pemerintan Nomor 12 Tahun 2017 tentang pemmbinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daaerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan dana desa di Kabupaten Soppeng . Dalam pembinaan, inspektorat berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan pelatihan dan penyuluhan, pendampingan teknis, dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada aparat desa. Selain itu, inspektorat juga melakukan pengawasan melalui audit dan pemeriksaan laporan keuangan desa serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kapasitas APIP menjadi hambatan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yang maksimal dan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Kabupaten Soppeng. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan agar pengelolaan dana desa dapat transparan dan akuntabel.