PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESPONDEN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR LEGAL PROTECTION OF RESPONDENTS AGAINST MISUSE OF PERSONAL DATA IN THE IMPLEMENTATION OF BASIC STATISTICS

Ari Ardiansyah, (B012221092), Perlindungan Hukum Terhadap Responden Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Statistik Dasar. Dibimbing oleh Amir Ilyas dan Haeranah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kerahasiaan data pribadi dalam penyelenggaraan statistik dasar di Indonesia dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap responden atas penyalahgunaan data pribadi yang diberikan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di BPS Kota Makassar dan BPS Kabupaten Bangka Selatan. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif serta dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Substansi pengaturan kerahasiaan data pribadi dalam Undang-undang Statistik No. 16 tahun 1997 tentang Statistik belum menjamin perlindungan hukum terhadap pemilik data sehingga belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pemilik data. secara substansi pengaturan delik pelanggaran kerahasiaan data tidak jelas, subjek delik pelanggaran kerahasiaan data hanya mengatur petugas pengumpulan data. Selain itu, tidak semua tahapan penyelenggaraan statistik diatur di dalam Undang-undang statistik sehingga belum memberikan perlindungan terhadap pemilik data. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi yaitu dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas statistik terhadap penyalahgunaan data pribadi pemilik data sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik. Perlindungan hukum represif lebih mengutamakan sanksi administratif disebabkan UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik merupakan subjek hukum administrasi. Pemberian sanksi administratif terhadap petugas statistik yang melawan hukum belum diatur di dalam Undang-undang statistik sehingga belum memberikan perlindungan hukum dan belum memberikan kepastian hukum kepada responden.