Widyastuti, Andi Ismaya (2020) PEMBUBUHAN PARAF SETIAP HALAMAN PADA AKTA NOTARIIL. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B022171030_tesis_23-10-2020_Hal_Judul1.jpg
Download (197kB) | Preview
B022171030_tesis_23-10-2020_1-2.pdf
Download (700kB)
B022171030_tesis_23-10-2020_Daftar_Pustaka_dan_Lamp..pdf
Download (645kB)
B022171030_tesis_23-10-2020 ... ok.pdf
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah (1) Pertimbangan notaris meminta pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil, (2) Implikasi hukum pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil, (3) Perlindungan hukum bagi para pihak akibat adanya renvooi yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN.
Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif. pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertimbangan notaris meminta pembubuhan paraf setiap halaman pada minuta akta yaitu karena penghadap menghendaki untuk membaca sendiri aktanya, dan apabila terdapat renvooi yang dibubuhi paraf hanya pada renvooinya, penghadap meminta sendiri untuk membubuhkan parafnya, dan sebagai perlindungan terhadap notaris apabila ada penghadap yang menyangkali keterangannya dalam akta tersebut, serta untuk persiapan renvooi, (2) Pembubuhan paraf setiap halaman pada akta notariil dapat berimplikasi hukum apabila pembubuhan paraf tersebut bertujuan untuk persiapan jika dikemudian hari terdapat renvooi karena berpotensi untuk disalahgunakan oleh notaris atau pemegang protokol notaris baik itu atas inisiatif notaris sendiri ataupun atas permintaan salah satu pihak, yang dapat merugikan pihak-pihak dalam akta, (3) Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena adanya renvooi yang tidak sesuai dengan UUJN yakni, dapat berupa pelaporan terhadap notaris yang diduga melanggar UUJN dan Kode Etik kepada Majelis Pengawas Notaris ataupun Majelis Kehormatan Notaris, yang mana hasil keputusan dari sidang Majelis Pengawas Wilayah dapat menjadi alat bukti pendukung untuk dilanjutkan sebagai dasar laporan/tuntutan pidana ataupun gugatan perdata di Pengadilan.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | wahyuni aras |
Date Deposited: | 03 Dec 2020 07:52 |
Last Modified: | 04 Nov 2024 06:35 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/469 |