TANGGUNG JAWAB DEVELOPER PERUMAHAN KEPADA USER TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN=HOUSING DEVELOPER'S RESPONSIBILITY TO USERS TOWARDS OWNERSHIP OF LAND AND BUILDING RIGHTS

VILY MORIANA (B022201025), Tanggung Jawab Developer Perumahan Kepada User Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dibimbing oleh Abrar Saleng dan Sri Susyanti Nur. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan dan menganalisis bentuk tanggung jawab kepada user terhadap kepemilikan hak atas tanah dan bangunan oleh developer Perumahan Andi Tonro Residence; dan (2) menjelaskan dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh user terhadap kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dari developer Perumahan Andi Tonro Residence Gowa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan (tepatnya pada lokasi Perumahan Andi Tonro Residence Gowa). Adapun populasi dan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk tanggung jawab kepada user terhadap kepemilikan hak atas tanah dan bangunan oleh developer adalah tanggung jawab mutlak sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan kemungkinan risiko yang timbul dari kegiatan tersebut, tanggung jawab mana dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh user; (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh user terhadap kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dari developer secara umum adalah dengan melakukan musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan developer ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pembatalan dan pengembalian dana, serta sebagai upaya terakhir dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri setempat, baik gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang disesuaikan dengan dasar pengajuan gugatan tersebut.