PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS=Cooperation Agreement Between Bank And Notary Review From The Law Of Notary Position

AYU ASHARI IMRAN (B022201006). Perjanjian Kerjasama Antara Bank dan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris. (Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Muhammad Aswan). Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan jabatan harus mandiri dan tidak berpihak. Namun seiring dengan ketatnya persaingan dikalangan Notaris, mendorong para Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang seperti pro aktif mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pembisnis, antara lain perjanjian kerjasama antara Bank. UUJN dan Kode Etik Notaris tidak mencantumkan secara tegas larangan bagi Notaris untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun. Artikel ini disusun untuk menganalisis mengenai esensi keberadaan perjanjian kerjasama antara Bank dan Notaris terhadap kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris terkait pelaksanaan pembuatan akta, dan peran MPD dan DKN menyikapi Notaris yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank. Metode penelitian dengan normative, data diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersifat deskriptif analisis melalui studi kepustakaan dengan dilengkapi wawancara kepada responden yang telah ditetapkan yaitu Pengda INI, MPD, DKD, Akademisi, OJK, dan Notaris/PPAT yang menjadi rekanan Bank. Setelah analisis bahan hukum selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahannya. Berdasarkan hasil peneltian tersebut disimpulkan bahwa: (1) notaris yang membuat perjanjian rekanan dengan bank terindikasi melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Kode Etik Notaris yaitu sikap ketidakmandirian dan keberpihakan notaris kepada bank, sehingga perjanjian kerjasama antara bank dengan notaris mempengaruhi kemandirian notaris dalam membuat akta otentik. (2) Perlu peran yang maksimal dari MPD dan DKD Notaris untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan serta pembinaan sosialisasi dan pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.