Pengawasan Oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara=Supervision by the Board of Trustees and Supervisors of Land Deed Making Officials at Temporary Land Deed Making Officials

Rizwandi Adealmuqny Pengawasan Oleh Majelis Pembina Dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (dibimbing oleh Marwati Riza dan Syamsuddin Muchtar). Penelitian bertujuan menganalisis : (1). Pengaturan pengawasan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, dan (2). Bentuk pertanggung jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam hal terjadinya pelanggaran. Tipe penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan inventarisasi dari hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1). Pengaturan pengawasan oleh majelis pembina dan pengawas PPATS dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah sementara, belum komprehensif. Hal ini pada Permen Nomor 2 Tahun 2018 Pembinaan dan Pengawasan PPAT belum mampu menjawab secara substantif terkait dengan pembinaan dan pengawasan oleh PPATS. (2). Bentuk pertanggung jawaban pejabat pembuat akta tanah sementara dalam hal terjadinya pelanggaran yaitu pertanggungjawaban secara individu ataupun secara kolektif, yang mana dibebankan hanya kepada seorang PPATS terhadap seluruh rangkaian proses dari pembuatan produk-produk hukumnya. Direkomendasikan bahwa: (1). Seyogyanya pemerintah meniadakan jabatan PPATS dikarenakan jabatan dari PPATS bersifat ex officio serta banyaknya camat yang tidak memiliki pengetahuan atas implementasi perangkat peraturan perundang-undangan dibidang agraria (2). Seyogyanya Majelis pembina dan pengawas PPAT dalam mempertanggungjawabkan tugas pembinaan kepada PPATS, perlu mengupayakan pembinaan secara formal dan informal serta terhadap pengawasan diperlukan sanksi yang tegas kepada PPATS yang melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya.