IMPLIKASI HAK IJBAR WALI TERHADAP PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR

ABSTRAK
Fathurrahman Marzuki, B012192026, Implikasi Hak Ijbar Wali terhadap Perceraian di Kota Makassar, dibimbing Oleh H.M. Arfin Hamid dan Ratnawati.
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implikasi Hak Ijbar wali terhadap angka perceraian yang ada di kota Makassar dan sejauhmana pengaturan Hak ijbar dalam hukum Islam dan hukum perkawinan Islam di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sosio-yuridis/empiris. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini yakni adalah pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan Histori (historical approach). Adapun jenis dan sumber data dalam Penelitian ini yakni sosi yuridis/empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Bahwa didalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit/tegas terkait Hak Ijbar itu sendiri. Meskipun secara implisit dalam Pasal 6 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Yang dapat dimaknai bahwa dalam perkawinan harus adanya persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. (2) Bahwa praktik perkawinan hak ijbar dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa data lapangan dan teori yang telah dipaparkan ditemukan data yg menunjukkan adanya implikasi Hak ijbar terhadap angka perceraian di Kota Makassar. Sesuai dengan data yang diberikan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Makassar bahwa pada Pengadilan Agama Kota Makassar Jumlah perceraian pada periode 2020 sampai 2021 yakni 4.527 kasus. Dan khusus perceraian yang disebabkan karena Hak ijbar yakni 7 kasus.