SERTIFIKAT HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA EKS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM=CERTIFICATE OF OWNERSHIP ON STATE LAND EX LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTERESTS

ABSTRAK Magfirah Fahruddin, B022192023, Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Negara Eks Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dibimbing oleh Suriyaman M. Pide dan Ilham Arisaputra. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kepastian hukum kepemilikan tanah terhadap tanah negara sisa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian empirisdengan sumber data lapangan serta data sekunder yang dianalisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status hukum sertifikat hak milik hasil dari kegiatan pengadaan tanah yaitu status sertifikat yang terbit dapat batal demi hukum karena BPN telah menerbitkan sertifikat yang tidak sesuai dengan syarat materil penerbitan keputusan TUN, dan terbitnya sertifikat hak milik dari kegiatan pengadaan tanah merupakan kelalaian dari pada pihak BPN Kabupaten Barru. Jika syarat materil tidak terpenuhi maka dapat batal demi hukum. Hal ini berindikasi terhadap sistem administrasi pertanahan yang mana salah satu tujuan dari pada sistem administrasi pertanahan yaitu melindungi tanah-tanah negara. Dan sesuai kewenangannya BPN dapat menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat, dan penyelesaian sengketa terhadap pembatalan sertifikat dapat dilaksanakan melalui Pengadilan TUN dan di luar pengadilan. Pembatalan sertifikat oleh BPN mengenai kasus pertanahan karena kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran. ABSTRACT Magfirah Fahruddin, B022192023, Certificate of Ownership on State Land Ex Land Acquisition for Public Interests supervised by: Suriyaman M. Pide and Ilham Arisaputra. The purpose of this study is to determine the legal position of land acquisition for the public interest and the legal certainty of land ownership for the remaining state land for land acquisition for the public interest. The research method used in the preparation of this thesis is an empirical research method with field data sources and secondary data which are analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this study can be concluded that the legal status of certificates of ownership resulting from land acquisition activities, namely the status of certificates issued can be null and void because BPN has issued certificates that are not in accordance with the material requirements for issuing TUN decisions, and the issuance of certificates of ownership rights from land acquisition activities is negligence on the part of BPN Barru Regency. If the material requirements are not met, it can be null and void. This indicates a land administration system where one of the objectives of the land administration system is to protect state lands. And the legal responsibility of BPN in issuing certificates of ownership rights over land acquisition objects in accordance with their authority, BPN can issue a decision to cancel the certificate, and settlement of disputes on the cancellation of certificates can be carried out through the TUN Court and outside the court. Cancellation of certificates by BPN regarding land cases due to procedural errors in the registration process.