MEDIASI KONFLIK PERTANAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (KONFLIK PENGADAAN TANAH KAMPUS STAIN MAJENE)=MEDIATION OF LAND CONFLICT BY LOCAL GOVERNMENTS ( LAND PROCUREMENT CONFLICT OF STAIN MAJENE)

NURUL WAFIQAH ASHAR (B022192002), Mediasi Konflik Pertanahan oleh Pemerintah Daerah (Konflik Pengadaan Kampus STAIN Majene. (dibimbing oleh Sri Susyanti Nur dan Zulkifli Aspan) Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kewenangan pemerintah daerah sebagai mediator dalam kasus sengketa pertanahan kampus STAIN Majene dan (2) menganalisis perlindungan hukum terhadap kampus STAIN dan Pemegang Hak Milik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris, berupa jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris dan kasus. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer dan sekunder serta mewawancarai Kepala Bidang Pertanahan pada dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene, Kepala Bagian Tata Usaha Kampus STAIN Majene. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskririptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai mediator dalam penyelesaian konflik pengadaan tanah Kampus STAIN Majene bukan merupakan kewenangannya. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene yang seharusnya menjadi mediator dalam penyelesaian konflik pengadaan tanah Kampus STAIN Majene dikarenakan pihak yang berkonflik antara masyarakat sebagai pemengang hak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan (2) Perlindungan hukum terhadap kampus STAIN Majene dan pemegang hak milik pada kasus sengketa pengadaan tanah yaitu perlindungan hukum preventif dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum dilakukan keputusan dalam mediasi dan perlindungan hukum represif belum efektif dikarenakan proses mediasinya masih dalam tahap penyelesaian konflik belum dalam tahap pengadilan.