PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN DOKUMEN=LAW ENFORCEMENT AGAINST NOTARY/LAND DEED OFFICIALS THAT PERMITS THE CRIMINAL ACTION OF DOCUMENT EMBRACEMENT

Ashar Asy’ari Zaenal (B022191024), Penegakan Hukum Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dokumen (Dimbimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Jenis dan sumber bahan hukum, adalah bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Nomor 788K/Pid/2020, Putusan Nomor 69/PID/2020/PT SMR, Putusan Nomor 1461/Pid.B/2019/PN. Tng dan Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN. Bkt. Bahan hukum sekunder, yakni buku hukum, makalah, jurnal dan artikel ilmiah. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen masih berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, mengigat ketentuan pidana dalam UU Jabatan Notaris termasuk perubahannya, belum mengatur khusus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris begitupun PPAT. Pertimbangan hakim pada ketiga putusan yang dianalisis dianalisis tidak tepat, sehingga berpengaruh pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dokumen yang dilakukan oleh Notaris/PPAT.