perbuatan melawan hüküm dalam balık nama sertipikat hak atar Tanah=onrechtmatige daad actions behind the name of land rights certificates = onrechtmatige daad actions behind the name of land rights certificates

DWI LAKSA MARABINTANG, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah (dibimbing oleh Suryaman Mustari Pide dan Muhammad Ilham Arisaputra. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui tanggung jawab kantor pertanahan terhadap balik nama pada sertipikat hak atas tanah yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak atas tanah sebelumnya yang sudah dijadikan objek hak tanggungan tanggungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (Library research), selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk tanggung jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan adalah dengan pertanggungjawaban institusional dan administratif. Tanggung jawab kantor pertanahan yaitu dengan melakukan pembatalan sertipikat atas dasar permohonan pihak yang berhak karena adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan melakukan langkah awal dengan memblokir sertipikat tersebut selama 30 (tiga puluh) hari sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif terhadap pihak yang dirugikan. (2) Perlindungan Hukum terhadap pemilik sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan adalah dengan atas dasar putusan tersebut pihak BPN kemudian melakukan pemblokiran atas sertipikat hak atas tanah tersebut dengan didasarkan data fisik dan data yuridis yang dimiliki oleh pemohon, kemudian Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan mencatatkan setiap upaya hukum yang ditempuh pemohon pada buku tanah sertipikat yang dimaksud dan melakukan gelar lapangan untuk meninjau lokasi objek sengketa untuk kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Kantor Wilayah BPN Jakarta Selatan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Sertipikat kemudian sertipikat tersebut akan dicoret peralihannya dan dikembalikan kepada pemilik aslinya.