PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM ATAS KEPAILITAN AKIBAT KESALAHAN DIREKSI=LEGAL PROTECTION OF SHAREHOLDERS FOR INSOLVENCY DUE TO THE FAULT OF THE BOARD OF DIRECTORS

NURUL TRIDYA SYAM. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Kepailitan Akibat Kesalahan Direksi (Dibimbing oleh Oky Deviany dan Hasbir Paserangi). Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Direksi terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi; dan (2) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk tanggung jawab hukum atas kepailitan akibat kesalahan Direksi yaitu Direksi PT.CSI yang terlibat dan terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian bertanggungjawab untuk membayar uang ganti kerugian kepada para Kreditor dengan ketentuan apabila tidak membayar uang ganti kerugian tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta benda Direksi tersebut akan disita dan dilelang untuk menutupi uang ganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut; dan (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham atas kepailitan akibat kesalahan Direksi yaitu Direksi yaitu Pertama, memberikan hak-hak tertentu dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu antara lain untuk memanggil dan menentukan agenda RUPS. Selain itu, juga memberikan hak untuk memblokir atau menghambat tindakan yang diambil oleh PT yang merugikan kepentingan Pemegang Saham; Kedua, mengundang pihak Pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam PT antara lain lewat gugatan derivatif dari pemegang saham yang dirugikan.