PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG TERDAPAT KLAUSULA MEMBERATKAN=LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS IN DEBT AND RECEIVABLE AGREEMENTS CONTAINING ONEROUS CLAUSES

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kekuatan hukum yang mengikat dari suatu perjanjian utang piutang yang memuat klausula yang memberatkan serta upaya yang dapat dilakukan oleh debitor jika terjadi perjanjian yang memberatkan. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum normatif atau penelitian yang bersifat yuridis normatif. Tipe penulisan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, juga kajian teoritis dari literatur yang ada yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) akta perjanjian utang piutang Nomor X yang dibuat oleh Notaris di kota X pada tanggal x-x-xxxx dengan jelas telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan serta asas-asas perjanjian. Isi dari akta perjanjian memuat klausula yang memberatkan debitor sehingga dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Akta perjanjian dalam memberi jaminan berupa sertifikat sebidang tanah tidak disertai dengan APHT seperti ketentuan dalam UUHT yang menyebabkan menjaminkan tanah tersebut tidak sah dan kreditor tidak memiliki hak atas jaminan tersebut. Selain itu, isi perjanjian telah melanggar ketentuan dalam asas vervalbeding yakni pada Pasal 6 pada akta perjanjian. Tetapi tidak serta merta menghapus perjanjian pokok dan kewajiban debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor karena berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yakni syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kesalahan dalam pembuatan akta perjanjian sehingga terdapat klausula memberatkan debitor tersebut menjadikan akta autentik perjanjian berubah menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor atas perjanjian yang memuat klausula memberatkan adalah dengan upaya hukum litigasi atau melalui pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan akta perjanjian utang piutang tersebut yang seharusnya dapat batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan dan juga telah melanggar asas vervalbeding yang seharusnya diperhatikan oleh para pihak serta notaris pada saat membuat perjanjian.