EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN ADMINISTRATIF BERBASIS ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA=EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC-BASED ADMINISTRATIVE SERVICES SYSTEM AT THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IN GOWA DISTRICT

NAHDA FADHILAH JANNAH (B02119085) dengan Judul “Efektivitas Sistem Pelayanan Administratif Berbasis Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa”. (Di bawah bimbingan Prof. Dr. Andi Pangeran Moenta. S.H., M.H., DFM sebagai Pembimbing I dan Arini Nur Annisa, S.H., M.H. Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan administratif berbasis elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan untuk memahami faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem pelayanan administratif Berbasis Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Peneltian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum empiris yuridis dengan pendekatan socio-legal, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dan data sekunder yakni data kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor DPRD Kabupaten Gowa. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertama, mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan administratif berbasis elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa belum berjalan secara efektif sesuai dengan kebijakan SEMEDI dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan karena pelayanannya masih bersifat semi daring. Kedua, faktor-faktor penghambat pelaksanaan sistem pelayanan administratif berbasis elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu antara lain; faktor struktural yakni pelayanan berbasis semi daring, faktor subtansi yakni tidak sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, faktor masyarakat yakni kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan persyaratan administratif, dan faktor sarana dan prasarana yakni anggaran pembuatan website yang memiliki fitur lengkap.