ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DARI UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DI INDONESIA = INTERNATIONAL LAW ANALYSIS OF UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA

M. FAIZ MAHFUD (B011191301), dengan judul “Analisis Hukum Internasional Terhadap Prinsip-Prinsip Dari United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights Di Indonesia”. Di bawah bimbingan Iin Karita Sakharina sebagai Pembimbing Utama dan Birkah Latif sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis konsep dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights dan sejauh mana implementasi dari prinsip-prinsip UN Guiding Principles on Business and Human Rights di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Adapun sumber hukum dari penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa dokumen Soft Law dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, publikasi artikel jurnal, literatur-literatur, dan arsip relevan melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa berita, laporan, dan kamus non-hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam prinsip-prinsip umum UNGPs BHR menunjukkan cukup jelas bahwa negara masih menjadi pemeran utama yang diekspektasikan untuk mengambil peran dan langkah-langkah yang fundamental untuk menggerakkan isu bisnis dan hak asasi manusia dalam kerangka UNGPs BHR. Negara dalam prinsip kewajiban melindungi dan penyediaan akses pemulihan yang efektif diandaikan untuk menyediakan mekanisme yang secara umum bertujuan untuk mencegah dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor non-negara. Prinsip tanggung jawab menghormati hak asasi manusia oleh perusahaan masih bersifat sukarela sehingga membutuhkan kesadaran terlebih dahulu untuk perusahaan dapat melibatkan diri dalam penghormatan hak asasi manusia; (2) Usaha dalam mengimplementasikan UNGPs BHR di Indonesia telah berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang. Inisiasi oleh Kemlu untuk membentuk National Focal Point pada tahun 2018 untuk mengadopsi UNGPs telah bergulir hingga saat ini di tahun 2023 dengan hasil finalisasi dan pengesahan Stranas BHAM yang disebut sebagai dokumen adopsi dari UNGPs BHR. Dengan berada di tahapan finalisasi Stranas BHAM, Indonesia menjadi negara dengan status sebagai negara yang baru merilis RAN menurut UNWG on Business and Human Rights.

Keyword : united nations guiding principles, principles on business, principles human rights