PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH GUBERNUR = DISMISSAL OF REGENCY/CITY REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL MEMBERS BY THE GOVERNOR

A.MUH. DWIHAR SETIA PUTRA (B012202077), dengan judul “Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur” di bawah bimbingan Abdul Razak dan Zulkifli Aspan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data dan fakta terkait dengan mekanisme dan proses pengelolaan administrasi pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dan menganalisis kendala, hambatan serta faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam proses pengelolaan administrasi pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian pustaka dan peraturan perundang-undangan. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pelaksanaan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Gubernur telah sesuai prosedur dan mekanisme namun dalam pelaksanaannya ada yang berjalan tepat waktu dan ada yang berjalan melewati batas waktu. 2) Hambatan yang dihadapi, beberapa ketentuan menimbulkan multitafsir dimana pengusulan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana sama dengan pengusulan bagi anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan internal partai politik (AD/ART) yaitu harus diusulkan terlebih dahulu oleh pimpinan partai politiknya sehingga menimbulkan ketidaktegasan dalam mengambil sikap apakah harus diberhentikan sementara atau tetap dilanjutkan atas dasar kewenangan partai politik.

Kata Kunci: Pemberhentian, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur.