ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT ANTAM TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KARYAWAN BELM SURABAYA ANTAM (STUDI PUTUSAN 1666/K/PDT/2022 = ANALYSIS OF ANTAM'S LIABILITY FOR UNLAWFUL ACTIONS ANTAM SURABAYA BELM EMPLOYEES (STUDY OF DECISION 1666/K/PDT/2022

GIBRAN RAHMATUL IDRUS (B011181586) dengan judul Pertanggungjawaban PT Antam Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Karyawan BELM Surabaya Antam (Studi Putusan Nomor 1666/K/PDT/2022). Dibimbing oleh Ahmadi Miru sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan konsep tanggung jawab badan hukum yang diatur pada Pasal 1367 BW terhadap putusan nomor 371/PDT/2021/PT SBY dan perbandingan pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 158/PDT.G/2020/PN.SBY dan putusan nomor 1666/K/PDT/2022 terhadap putusan nomor 371/PDT/2021/PT SBY

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder buku-buku hukum serta literatur lainnya seperti jurnal/artikel, hasil penelitian maupun sumber informasi yang valid dan relevan. Bahan hukum tersier KBBI, kamus hukum, serta bahan yang diakses melalui internet dan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Permasalahan yang diteliti dianalisis secara preskriptif, sistematis, dan deskriptif terhadap ketiga bahan hukum yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif yang dilakukan dengan mengkaji atau menelaah terkait konsep pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 BW.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan nomor 371/PDT/2021/PT SBY tidak sesuai dengan konsep tanggung jawab yang diatur pada pasal 1367 BW karena majelis hakim tidak mengkonstruksikan kewenangan yang dimiliki oleh karyawan pada BELM Surabaya 01 Antam yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut seharusnya dibebankan kepada PT Antam. (2) Pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama dan tingkat kasasi memberlakukan konsep tanggung jawab pada Pasal 1367 BW sehingga PT Antam dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya, sedangkan pada tingkat banding menggunakan Pasal 1338 BW bahwa perbuatan yang dilakukan oleh karyawan PT Antam merupakan tanggung jawab pribadi.