AKUNTABILITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LUWU UTARA

Dandi Darmadi, Akuntabilitas Belanja Di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dibimbing oleh Prof. Hamsina M.Si, Dr. Muhmmad Rusdi, M.Si dan Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari akuntabilitas keuangan daerah dan khusus mengenai Belanja daerah, sehingga mampu menentukan strategi akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah ke depan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi nyata akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten Luwu Utara. Dianalisis secara kualitatif berdasarkan laporan dan catatan yang ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi.
Hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan lima unsur akuntabilitas menurut Jonathan Koppell menunjukkan bahwa Dimensi Transparansi masih memiliki kelemahan dari sisi ketepatan waktu dalam penyusunan Anggaran dan keaksesan terhadap informasi publik. Sedangkan dimensi responsibilitas masih kurang karena terdapat anggaran belanja yang terpakai sia-sia tidak mendatangkan outcome, seperti penyertaan modal ke PDAM Luwu Utara. Selain itu Faktor pendukung dan penghambat juga terdapat dalam akuntabilitas Belanja Luwu Utara, yang mendukung akuntabilitas belanja adalah partisipasi pengawasan oleh DPRD dan BPK- RI dan unsur masyarakat yang kritis. Sedangkan faktor penghambat akuntabilitas ini adalah tidak tersedianya Situs Web sebagai sarana informasi publik yang lengkap dan substantif.
Disisi lain kelima unsur akuntabilitas tersebut bersifat mutually exclusive artinya untuk dinyatakan akuntabilitas pemerintah daerah tidak perlu memenuhi segala unsur tersebut, namun aspek transparansi menjadi faktor yang paling berpengaruh. Sehingga diperlukan upaya dalam peningkatan akuntabilitas belanja keuangan pemerintah daerah yang mampu menunjang berbagai unsur akuntabilitas melalui perbaikan penyajian informasi publik Situs Web dengan re-design user interface – user experience (UI/UX) dan melaksanakan citizen report card atau kartu pelaporan masyarakat terhadap manfaat belanja daerah kepada masyarakat.

ABSTRACT
Dandi Darmadi, Accountability of Shopping in the Regional Government of North Luwu Regency, supervised by Prof. Hamsina M.Si, Dr. Muhmmad Rusdi, M.Si, and Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si.
This research aims to describe and analyze the supporting and inhibiting factors of regional financial accountability, specifically regarding regional expenditure, to determine future regional government financial accountability strategies.
The method used in this research is descriptive to provide a factual picture of the actual condition of financial accountability of the North Luwu district government. They were analyzed qualitatively based on reports and notes in the field. Data collection techniques include primary data, namely observation and interviews, and secondary data, namely literature study and documentation.
The research results analyzed based on the five elements of accountability, according to Jonathan Koppell, show that the Transparency Dimension still needs to improve in terms of timeliness in preparing the Budget and access to public information. Meanwhile, the dimension of responsibility still needs to be improved because a spending budget is used in vain and does not generate income outcomes, such as capital investment into PDAM North Luwu. Apart from that, there are also supporting and inhibiting factors in North Luwu Shopping Accountability. What supports spending accountability is participation in supervision by the DPRD and BPK-RI and critical elements of society. Meanwhile, the inhibiting factor for this accountability is the unavailability of a Situs Web as a means of complete and substantive public information.
On the other hand, the five elements of accountability are mutually exclusive. Regional government accountability can fulfill only some of these elements, but transparency is the most influential factor. So efforts are needed to increase the accountability of regional government financial spending, which can support various elements of accountability through improving the presentation of public information on Situs Webs, re-design user interface – user experience (UI/UX), and implement citizen report card or a public reporting card regarding the benefits of regional spending to the community.