Keabsahan Kartu Tanda Penduduk Sebagai Non Fungible Token = The Validity Of Identity Card As A Non Fungible Token The Validity Of Identity Card As A Non Fungible Token

MAHAVIRA AL FATH AMIN (B011181507), dengan judul “Keabsahan
Kartu Tanda Penduduk Sebagai Non Fungible Token” di bawah
bimbingan Ahmadi Miru selaku pembimbing utama dan Andi Kurniawati
selaku pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan
kartu tanda penduduk milik pribadi sebagai non fungible token. Penelitian
ini juga untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi dari penjualan
kartu tanda penduduk milik pribadi sebagai non fungible token.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Teknik pengumpulan
bahan hukum secara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder.
Hasil penelitian yakni, (1) KTP milik pribadi yang dijual di pasar digital
opensea bertentangan dengan Pasal 96 jo. Pasal 5 huruf f dan huruf g UU
Adminduk. Selain itu, meskipun KTP merupakan hak milik pribadi, namun
terdapat NIK yang merupakan milik negara/diberikan oleh negara, sehingga
tidak boleh diberlakukan seolah milik sendiri. Penjualan KTP sebagai NFT
juga dianggap tidak pernah ada/batal demi hukum, karena tidak
terpenuhinya syarat objektif perjanjian pada Pasal 1320 BW, yaitu syarat
keempat, suatu sebab (causa) yang halal. (2) Konsekuensi dari penjualan
KTP milik pribadi sebagai NFT yang dijual di pasar digital opensea
berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Seperti menggunakan KTP orang lain untuk melakukan pinjaman online,
pengambilalihan dompet digital dan rekening, penipuan, akun palsu,
pencucian uang, berbagai transaksi illegal, dan pemantauan/spionase.
Karena dalam platform opensea semua penggunanya dapat melihat apa
saja yang dijual pada platform tersebut meskipun tidak membeli NFT
tersebut.