Perbuatan Melawan Hukum Dalam Utang Piutang Dikaitkan Dengan Buku III KUHPerdata = UNLAWFUL ACTS IN DEBT AGREEMENTS RELATED TO BOOK III OF THE INDONESIAN CIVIL CODE (KUHPERDATA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam utang-piutang dikaitkan dengan buku III KUHPerdata terkait dengan bentuk perbuatan melawan hukum dalam hubungan kontraktual, dalam hal ini utang-piutang serta tanggung jawab hukum terhadap debitur dimana dari beberapa kasus yang digugat dalam persidangan, objek jaminan debitur beralih menjadi objek pengoperan ha katas dasar wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif, titik berat penelitian ini lebih tertuju pada penelitian kepustakaan, untuk mencari, mengkaji, dan menelaah data yang diperoleh selama penelitian. Kemudian tipe penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bantaeng dan Kantor Notaris di Kabupaten Bantaeng. Teknik Pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dalam utang piutang berdasarkan buku III KUHPerdata berupa penyelewengan hak tetapi di dalam KUHPerdata perumusannya tidak jelas karena hanya mengarah pada perbuatan yang melanggar undang-undang. Apabila seseorang terbukti melakukan PMH maka, pihak yang merugikan harus mengganti kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam KUHPerdata pun tidak jelas karena bisa berupa kerugian materil ataupun immateril sehingga untuk menentukan perbuatan seseorang merupakan PMH didasarkan pada putusan hakim atau yurisprudensi. Bentuk lainnya bisa saja berupa perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan pidana, seperti penyelundupan hukum. Sehingga pertanggungjawaban hukum terhadap debitur yang jaminannya beralih menjadi objek pengoperan hak berupa ketentuan dalam yurisprudensi yang tidak memperbolehkan perbuatan tersebut karena tidak sesuai dengan asas kepatutan. Prosedur peralihan hak telah diatur dalam undang-undang dengan aturan yang jelas. Sehingga apabila klausula dalam perjanjian tidak halal, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi begitupun dengan aktanya.

Keyword : Perbuatan Melawan Hukum, Utang-Piutang, KUHPerdata