PENGAWASAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL = MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS SUPERVISION OF THE REGISTRATION OF INDIVIDUAL COMPANY LEGAL ENTITIES FOR MICRO AND SMALL BUSINESSES

Yuniar Kurniawaty (NIM. B013211022), PENGAWASAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL, dibimbing oleh Marthen Arie sebagai Pembimbing Utama, Marwati Riza dan Padma D.Liman sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis esensi pengawasan pen- daftaran Usaha Mikro dan Kecil untuk kelangsungan usaha, untuk menganalisis dan mengevaluasi mekanisme pengawasan pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil untuk kepastian berusaha dan untuk mengevaluasi dan menemukan kebijakan dan strategi Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yuridis. Jika dilihat dari sudut pandang bentuknya maka penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (con- ceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan Pendekatan historis (his- torical approach). Jenis data dari penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Esensi Pengawasan Pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil untuk kelangsungan usaha pada dasarnya bermakna perlin- dungan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Mekanisme pengawasan pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil untuk kepastian usaha harus sejalan dengan teori Pengawasan. Dimana untuk kepastian dan keberlanjutan dari usaha tersebut diper- lukan tiga bentuk mekanisme pengawasan yang dimulai dari pengawasan pada proses pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil tersebut dimana diperlukan pengawasan yang sifatnya umpan didepan (Pengawasan Feedforward), setelah pendaftaran Ba- dan Hukum Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan Terbatas Perorangan diper- lukan Pengawasan Bersamaan (Pengawasan Concurrent) dan Pengawasan yang si- fatnya umpan balik (Pengawasan Feedback. Kebijakan dan strategi lembaga dalam melakukan pengawasan pendaftaran terhadap usaha Mikro dan Kecil yaitu diperlukan sebuah strategi kebijakan berupa regulasi terkait dengan pengawasan yang sifatnya kemitraan. Pengawasan kemitraan ini bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap Perseroan Terbatas Perorangan dengan melibatkan seluruh instansi yang terkait ka- rena selama ini belum ditemukan sinergitas pengawasan yang dilakukan oleh Lem- baga-lembaga yang ada kaitannya dengan badan hukum perseroan terbatas pero- rangan.

Keyword : pengawasan, pendaftaran badan hukum, perseroan terbatas pero- rangan, kebijakan, mekanisme pengawasan, kewenangan kementerian hukum dan HAM, pemberdayaan usaha mikro dan kecil