Analisis hukum unlawful legal evidence dalam perkara tindak pidana pencucian uang = Legal analysis of unlawful legal evidence in money laundering cases

(1) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Unlawful Legal Evidence dalam proses pembuktian pada proses peradilan dalam kasus tindak pidana pencucian ang, (2) untuk menganalisis konsep prinsip unlawful legal evidence dapat diterapkan dalam pembuktian pada tindak pidana pencucian uang khususnya pada kasus transaksi deposito di sektor perbankan konvensional. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa buku, jurnal, ataupun dokumen hukum lainnya, yang kemudian dianalisis secara preskriptif. Adapun hasil penelitiannya yaitu : (1) Pengaturan Unlawful Legal Evidence dalam proses pembuktian pada proses peradilan dalam kasus pencucian uang terlebih dahulu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV-2016, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KPK, Pasal 5 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (2). Ayat (3). Ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 44 ayat (6) Undang-Undang ITE. Selain itu aturan penyadapan haruslah berdasarkan permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Unlawful legal evidence merupakan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Putusan MK (2) konsep Unlawful Legal Evidence dapat diterapkan dalam pembuktian pada tindak pidana pencucian uang khususnya pada kasus transaksi deposito di sektor perbankan konvensional.

Keyword : Pencucian Uang, Tindak Pidana, Unlawful Legal Evidence.